PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH: Panduan Komprehensif Teori, Proses, dan Praktik



Judul: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH: Panduan Komprehensif Teori, Proses, dan Praktik

Penulis: Dadih Abdulhadi

Buku ini menyajikan pemahaman mendalam mengenai proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perda APBD merupakan instrumen hukum yang sangat penting karena menentukan arah pembangunan daerah setiap tahunnya. Dalam kerangka teoritis, buku ini mengulas landasan konstitusional, prinsip hukum keuangan negara, serta kedudukan APBD dalam sistem pemerintahan daerah. Pembahasan ini menjadi pijakan bagi pembaca untuk memahami mengapa APBD tidak sekadar dokumen anggaran, melainkan wujud nyata politik hukum pembangunan. Dengan demikian, teori hukum dan kebijakan fiskal dipadukan untuk memperlihatkan interkoneksi yang komprehensif.

Pada bagian proses, buku ini menjelaskan tahapan penyusunan APBD mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan, hingga penetapan menjadi Perda. Penulis menyoroti peran eksekutif dan legislatif daerah dalam membangun sinergi, sekaligus potensi konflik kepentingan yang kerap muncul. Mekanisme partisipasi publik juga ditekankan sebagai elemen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Proses politik anggaran digambarkan tidak hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan yang memengaruhi arah pembangunan daerah. Dengan pendekatan praktis, buku ini memperlihatkan tantangan nyata dalam merumuskan APBD yang efektif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, bagian praktik menghadirkan studi kasus dan pengalaman empirik dari berbagai daerah di Indonesia. Pembaca diperlihatkan bagaimana dinamika politik lokal, kapasitas kelembagaan, dan kualitas regulasi memengaruhi kualitas Perda APBD. Buku ini juga menguraikan problematika yang sering terjadi, seperti keterlambatan penetapan, ketidaksesuaian dengan aturan pusat, hingga lemahnya pengawasan. Sebagai panduan, penulis menawarkan rekomendasi praktis agar proses pembentukan Perda APBD dapat berjalan lebih baik, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Dengan demikian, buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi pemerintahan, serta masyarakat yang peduli terhadap tata kelola keuangan daerah.

 

0/Post a Comment/Comments

Jasa Penerbitan Buku ISBN