Quo Vadis BUMDAM/PDAM? Dualisme Kendali, Dilema Bisnis dan Pelayanan, serta Konstruksi Hukum Hak Atas Air

 

Judu: Quo Vadis BUMDAM/PDAM? Dualisme Kendali, Dilema Bisnis dan Pelayanan, serta Konstruksi Hukum Hak Atas Air

Sinopsis:

Buku Quo Vadis BUMDAM/PDAM? membahas secara komprehensif dinamika yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDAM) atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menghadapi dualisme kendali antara kepentingan bisnis dan pelayanan publik. Penulis mengulas berbagai tantangan yang dihadapi oleh PDAM/BUMDAM, terutama terkait dengan pengelolaan air sebagai sumber daya alam yang esensial. Dualisme kendali ini seringkali memunculkan dilema antara tujuan profitabilitas dan tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan air bersih yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Buku ini juga menyoroti pengaruh kebijakan pemerintah dan peraturan daerah dalam menentukan arah kebijakan serta keberlanjutan operasional PDAM/BUMDAM.

Melalui pendekatan kritis, buku ini menggali akar permasalahan terkait dengan aspek bisnis dalam pengelolaan air, termasuk tantangan efisiensi operasional, keberlanjutan keuangan, dan isu tarif yang sering kali menjadi polemik publik. Penulis juga memperkenalkan dan menganalisis konstruksi hukum mengenai hak atas air, yang kini menjadi isu sentral dalam diskursus keadilan sosial dan hak asasi manusia. Konsep air sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tidak semata-mata diperlakukan sebagai komoditas bisnis diperinci dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Buku ini memberi penekanan pada pentingnya penyusunan kebijakan yang memperhatikan prinsip keadilan dalam akses terhadap air bersih, yang selama ini sering diabaikan dalam kerangka kerja PDAM/BUMDAM.

Secara keseluruhan, Quo Vadis BUMDAM/PDAM? memberikan wawasan yang mendalam dan analisis tajam mengenai tantangan besar yang dihadapi oleh PDAM/BUMDAM dalam menciptakan sistem pengelolaan air yang adil dan efisien. Buku ini sangat relevan bagi para pengambil kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil yang peduli terhadap isu ketahanan air, pelayanan publik, dan reformasi kelembagaan di sektor pengelolaan sumber daya air. Penulis mengajak pembaca untuk merefleksikan kembali bagaimana air sebagai hak dasar dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan daerah yang mengutamakan kepentingan publik.